Direktur RSU A Makkasau Didesak Mundur

Ratusan staf, perawat, dan dokter di Rumah Sakit Umum (RSU) A Makkasau Parepare berunjukrasa, menuntut Direktur A Besse Dewagong mundur dari jabatannya.

Aksi yang berlangsung di sepanjang koridor RSU itu, tampak dimulai pada pukul 12.00 Wita. Selama aksi yang berlangsung sekitar 3 jam itu, pelayanan di rumah sakit type B itu nyaris terhenti. Seorang dokter Ali Imran mengatakan, aksi yang dilakukan oleh hampir semua staf, perawat, dan dokter merupakan akumulasi dari kekecewaan mereka belakangan ini.

Dijelaskan juga, aksi tersebut masih terkait dengan pengelolaan Jamkesmas dan Jamkesda yang sempat diributkan beberapa waktu lalu. Menurut Ali yang juga merupakan Ketua Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Parepare itu, staf, perawat, dan dokter merasa sangat kecewa karena hingga saat ini masalah tersebut belum dituntaskan.

Padahal kata dia, masalah tersebut sudah dilaporkan kepada walikota dan juga anggota dewan. "Apalagi data Jamkesmas dan Jamkesda sempat dihilangkan. Akibatnya pembayaran honor staf, perawat, dan dokter juga tertunda hingga sekarang. Masalah lain, adanya ketidakadilan jumlah honor yang harus diterima petugas," kata Ali.

Sementara Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Parepare Kamaruddin mengatakan, setelah delapan tahun Besse menjabat sebagai direktur RSU A Makassau, dia dianggap telah jenuh dan tidak lagi mampu memimpin rumah sakit itu. Buktinya, sejumlah masalah muncul belakangan ini.

Dicontohkan, ancaman mogok tenaga medis dan dokter terkait keterlambatan pencairan dana Jamkesmas dan Jamkesda, beberapa waktu lalu. Namun itu dianggap oleh Kamaruddin sebagai bagian kecil dari sebuah masalah besar di rumah sakit rujukan di kawasan utara Sulsel itu.

Ketua IDI juga menyebutkan, pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan ketidakadilan dalam pembagian jasa tenaga medik di RSU itu, berpotensi menimbulkan keresahan dan kekecewaan tenaga medis dan dokter, yang akhirnya pasien yang jadi korban dengan pelayanan yang setengah hati.

"Kami hanya dijadikan sapi perahan, berbeda di daerah lain, rumah sakit memberlakukan dokter sebagai angsa bertelur emas. Kami minta BPK untu mengaudit investigasi terhadap keuangan rumah sakit, utamanya dana Jamkesmas tahun 2008 senilai Rp4,3 miliar yang belum disalurkan dan sempat berpindah rekening di beberapa bank," kata Kamaruddin.

Aksi yang dilakukan oleh staf, perawat, dan dokter RSU A Makkasau itu, mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Parepare Syaifuddin Laintang dan legislator Partai Keadilan Sejahtera Iqbal Chalik yang datang saat aksi berlangsung. Menurut mereka, polisi atau kejaksaan harus memeriksa direktur RSU A Makkasau terkait pengelolaan Jamkesda dan Jamkesmas.

Menanggapi keluhan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Anwar Saad, dan Plt Sekkot Parepare Hatta Buroncong yang sengaja datang menemui demonstran mengatakan akan menyampaikan aspirasi staf, perawat, dan dokter itu ke Walikota Parepare M Zain Katoe. Dikatakan juga, Pemkot akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan masalah itu.

Beberapa waktu lalu, Zain Katoe memerintahkan kepada Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Parepare Hatta Buroncong, untuk melakukan audit khusus di lembaga kesehatan itu. Namun hingga saat ini walikota enggan membeberkan hasil audit tersebut. "Kita lakukan audit lebih dulu untuk mengetahui masalah yang terjadi di tempat itu. Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan, kita lihat saja rekomendasi dari Bawasda," kata dia.

Menanggapi ‘kisruh’ dana Jamkesda RSU A Makassau sebagai RSU regional 12 kabupaten/kota di Sulse, Pemkot akan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP), pencairan anggaran dalam lingkup Pemkota Parepare termasuk dana Jamkesda dan Jamkesmas.